Beranda Daerah ASN Yang Berani Pimpin Aksi Penolakan Paripurna Pergantian Pj.Bupati Kepulauan Morotai

ASN Yang Berani Pimpin Aksi Penolakan Paripurna Pergantian Pj.Bupati Kepulauan Morotai

1100
0
BERBAGI

MOROTAI,(LIPUTAN INDONESIA.ID) – Fachrudin Banyo, Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang berani bersikap menjadi Kordinator dalam aksi Barisan Rakyat Morotai Bersatu (BRMB) yang menggelar aksi menolak Rapat Paripurna Pergantian Penjabat Bupati Pulau Morotai (Muhammad Umar Ali), Rabu 24/08/2022 dini hari.

Fachrudin M. Banyo dalam orasinya didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daera DPRD Kabupaten Pulau Morotai, beliau menolak terkait dengan sejumlah alasan DPRD untuk dijadikan dasar mengusung pergantian Pj.Bupati baru, padahal Pj Bupati baru berjalan  tiga bulan.

Menurutnya aksi yang mereka gelar adalah bentuk rasa keterpanggilan karena rapat paripurna penyampaian usul evaluasi dan pergantian penjabat bupati pulau morotai kepada mentri dalam negeri melalui gubernur tidak memiliki alasan atau dasar yang subtansi

Fachrudin selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang juga sebagai Mantan Camat Morotai Jaya, menambahkan, dalam rapat paripurna di hari, Senin tanggal 22 kemarin hanya dihadiri delapan (8) anggota DPR sementara DPRD ada 20.berarti tidak korum.seharusnya rapat tidak di lanjutkan,ini tetap dilanjutkan ini aneh kan. teriaknya

Ketika Hering Bersama di aula kantor DPR sekitar pukul, 14.30 WIT. Bersama enam anggota DPRD dan dipimpin oleh wakil ketua Yudin Dadana dari fraksi PDIP. Fachrudin meminta, kami datang kesini meminta dan mendengar alasan atau masalah yang paling subtansi. Karena, kalau hanya soal hak-hak DPR yang dipangkas, kami juga (ASN) dipangkas sama, tapi itu semua demi rakyat, tegasnya.

Sementara dari pihak DPR juga memiliki banyak dalil atau alasan yang juga dipaparkan oleh Rasmin Fabanyo dari fraksi PKS, Fadli Djaguna dari Fraksi PAN, Deny Garuda dari Fraksi Nasdem, dan Mahmut Khiat dari Fraksi Golkar.

Rasmi Fabanyo, dari fraksi PKS,memberkan sejumlah masalah, yaitu pemangkasan tunjangan DPR, minimnya daya beli masyarakat, keluhan tukang bentor, ASN, ibu-ibu dipasar, dan lain-lain, menurutnya uang itu tidak menyebar ke rakyat.

Sementara Fadli Djaguna pun menjelaskan banyak hal, yang hampir selaras dengan Rasmin, Fadli menambahkan, masalah serius juga yaitu kecilnya PAD yang memenuhi target.

Adapun masalah lain, pembangunan MALL apakah itu program yang prioritas, ini sama halnya pemborosan anggaran.tegas fadil

(Ode)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here