LIPUTAN INDONESIA.ID(LAMPUNG TIMUR)– Puluhan pekerja proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, kini dilanda keresahan.
Hak atas upah kerja yang menjadi tumpuan utama nafkah keluarga mereka hingga saat ini belum dibayarkan oleh pihak pelaksana lapangan.
Proyek strategis nasional ini dikelola oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT Brantas Abipraya (Persero) – PT Sumber Bangun Sentosa, yang kemudian disubkontrakkan kepada PT Ajisaka Karya Indonesia sebagai pelaksana teknis di lapangan.
Edi, pekerja asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menyatakan bahwa koordinasi berulang kali telah dilakukan demi mendapat kepastian. Namun, para pekerja belum menerima jawaban yang jelas mengenai jadwal pencairan upah.
“Kami merasa sangat resah. Uang ini kami butuhkan untuk mengirimkan nafkah ke rumah. Bagaimana kami bisa menghidupi keluarga kalau hak kami saja tidak diberikan?” keluh Edi.
Demi memperjuangkan keadilan, para pekerja meminta bantuan kepada Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeknas) Kabupaten Lampung Timur, Maradoni.
Merespons keluhan tersebut, Maradoni bersama tim langsung turun ke lokasi proyek untuk memediasi para pihak terkait pada Senin (18/5/2026).
Pertemuan dihadiri oleh Tri selaku Wakil Project Manager (PM) PT Sumber Bangun Sentosa dan Roi selaku Wakil PM PT Ajisaka Karya Indonesia.
“Sekolah Rakyat ini adalah program sekolah gratis yang sangat dinanti masyarakat. Namun, di balik kemegahan bangunan yang berdiri, ada kisah pahit pekerja yang haknya terabaikan.
Jangan abaikan nilai-nilai kemanusiaan terhadap para pekerja buruh kasar, kasian para pekerja itu kerja siang dan malam demi tercapainya target pekerjaan. Pihak perusahaan jangan zholim kepada masyarakat kecil. Saya sangat sedih melihat keadaan para pekerja tersebut, bahkan pekerja ada yang sakit,” tegas Maradoni.
Wakil PM PT Sumber Bangun Sentosa, Tri, menegaskan bahwa dari sisi kontraktor utama sebenarnya tidak ada kendala finansial. Aliran dana dari pihaknya ke PT Ajisaka Karya Indonesia selaku subkontraktor berjalan lancar. Menurutnya, urusan teknis dan upah merupakan tanggung jawab penuh subkontraktor yang bersentuhan langsung dengan pekerja.
Di sisi lain, Wakil PM PT Ajisaka Karya Indonesia, Roi, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Ia berdalih kendala ini dipicu oleh perombakan struktur internal perusahaan, di mana Project Manager (PM) sebelumnya telah diberhentikan.
“Semua administrasi harus didata ulang, termasuk hitungan biaya pekerja karena PM yang lama diberhentikan. Sebagai solusi sementara, minggu lalu kami sudah berikan uang panjar Rp.4 juta per mandor.
Dari hasil kordinasi dengan pimpinan PT Ajisaka Karya Indonesia bahwa seluruh sisa pembayaran upah pekerja dapat dituntaskan pada hari Jumat pekan ini,” ungkapnya.
(Ahmad)
