HALMAHERA UTARA, (LIPUTAN INDONESIA.ID) – Aksi Aliansi Masyarakat Nelayan Bersatu Halmahera Utara (AMANAT-HALUT) Mendesak Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD segera menuntaskan sejumlah masalah yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat nelayan Halmahera Utara. Selasa, 19/04/2022 dini hari.
Ratusan Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Bersatu Halmahera Utara (AMATAN-HALUT) menggelar aksi protes dan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, dimulai pada pukul : 09.00.WIT, dengan Rute aksi, kantor Bupati, DPRD, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Informasi yang dirangkum media ini, Selain harga Bahan Bakar Minyak BBM yang disoal masa aksi segera (turunkan harga BBM), masa aksi juga membawa sejumlah tuntutan yang saat ini cukup mempersulit pendapatan masyarakat nelayan, teriak Abdurahman Saijati, salah satu orator.
Menurut Abdurahman, kenaikan harga BBM ini disebabkan karena ada oknum-oknum mafia yang sampai sejauh ini masi berkeliaran. Ini disebabkan karena minimnya fungsi kontrol pemerintah daerah dan DPRD. Makannya segara ditangkap dan di proses sesuai aturan yang berlaku. Tegasnya
Sementara Koordinator aksi (Batys Gigirngi) menyampaikan sikap tuntutan dari aksi ini ialah :
1. Berikan kami jenis minyak subsidi dengan standar harga nasional
2. Alokasikan bantuan perikanan diberikan kepada yang membutuhkan
3. tertibkan nelayan besar yang perahunya berukuran di atas 30 Gros Ton (GT)
4. Buat asuransi nelayan kami
5. tangkap mafia BBM
6. kapal nelayan di atas 30 GT tidak bisa menggunakan minyak subsidi
7. Perbaiki ukuran minyak
Dari aksi yang berlangsung di kantor Bupati, sempat di temui oleh Asisten III Sekda Halut (Yudhihart Noya) bahwa akan digelar pertemuan di besok hari bersama Bupati (Frans Maneri) dan Jajarannya pada, pukul 10.00.Wit hari rabu, di kantor Bupati.
Sementara salah satu anggota DPR Halut, Abdul menerima perwakilan aksi mengatakan pertemuan di senin depan tanggal 2 maret bersama ketua DPR dan kalau bisa seluruh anggota DPR, karena saat ini mereka masi di luar daerah.
(Ode)
