MOROTAI, (LIPUTAN INDONESIA.ID) – Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai gelora indonesia kabupaten pulau morotai menilai surat pimpinan DPRD Pulau Morotai ke Kementrian dalam negeri tentang larangan memilih pelaksana tugas Bupati Pulau Morotai sebagai Blunder dan diluar kewenangan lembaga DPRD, Selasa (17/5/2022).
Hal dimaksud disampaikan oleh Ketua DPC Partai Gelora Firman Ladoane, Menurutnya subtansi dari transisi masa jabatan kepala daerah Bupati dan Wakil bupati akibat berakhirnya periode adalah transisi dari kekuasaan politik hasil pemilukada ke kekuasaan eksekutif birokrasi.
Karena menurut Firman, surat yang dilayangkan oleh pimpinan DPRD adalah diluar konteks dan sebuah blunder akibat ketidakpahaman lembaga DPRD dalam memahami kewenangan legislatif.
“Syarat plt bupati untuk menggantikan bupati dan wakil bupati yang habis masa jabatannya adalah kepangkatan di birokrasi ASN adalah batas yang harus dihargai bahwa transisi ini murni adalah kewenagan mendagri dan partai politik dilarang untuk mencampuri terlalu jauh seperti mengancam untuk wajib memilih 3 nama dari yang diusulkan gubernur”.
menurutnya siapapun yang dipilih mendagri sebagai plt bupati baik yang diusulkan oleh Gubernur atau diluar yang diusulkan gubernur harus diterima oleh seluruh masyarakat morotai terutama Lembaga DPRD sebagai mitra plt buputi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“bahkan bila yang dipilih adalah sekda morotai Muhammad Umar Ali sebagai plt bupati maka itu sah karena memenuhi syarat dari segi kepangkatan sebagaimana regulasi yang mengatur tentang pengisian jabatan akibat berakhirnya masa jabatan bupati.” ujarnya.
Partai gelora juga menilai bahwa Muhammad Umar Ali yang saat ini menjabat sebagai sekda pulau morotai adalah figur yang harus dipertimbangkan oleh mendagri karena dua alasan.
Pertama, secara personal Muhammad umar ali jenjang karirnya komplit karena hampir semua jabatan pernah dilaluinya secara bertahap hingga ke puncak jabatan birokrasi hari ini sebagai sekda.
Kedua, M Umar Ali yang saat ini menjabat sebagai sekda adalah orang yang paling paham dan bisa menjamin bahwa transisi pelayanan publik dari kekuasaan politik Beny laos – Asrun Padoma yang mau berakhir dengan kekuasaan birokrasi untuk kelancaran program pemerintah daerah pulau Morotai.
Layaknya Umar Ali sebagaimana yang tertuang dalam rencana RPJP dan RPJMD kabupaten pulau morotai berjalan mulus dan terintegrasi dengan apa yang telah dicapai dan direncanakan oleh bupati yang telah berakhir.
“Sekda umar ali adalah petingginya ASN morotai, dia adalah orang yang paling bisa menjamin semua program bupati dan warisan pelayanan publik dari panjangnya reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya berjalan dengan baik.
(Ode)
