LAMPUNG TIMUR, (LIPUTAN INDONESIA.ID) – Forum Komando Antar Lembaga (FORKOMAL) menyoroti berbagai persoalan yang ada di pemerintah kabupaten Lamtim, mulai dari pembayaran Siltap Perangkat Desa dan lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Timur yang diduga syarat dengan muatan politik serta pengondisian oleh Kadis serta oknum Pejabat dilingkungan PUPR Lamtim.
Menurut Ketua Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS ) Lamtim, Maradoni mengatakan, bahwa saat ini proses pengadaan barang dan jasa di kabupaten lampung timur sedang berlangsung dan terlihat dengan jelas bahwa prosesnya sangat carut-marut. Dengan melihat carut-marut pelaksanaan yang dipertontonkan oleh pihak PUPR Lamtim tersebut maka kami meminta kepada pihak Pemkab Lamtim melalui Bupati agar menghentikan proses tender yang dilakukan tersebut. Kalau kita melihat dalam pelaksanaanya syarat dengan muatan politik serta pengkondisian yang dilakukan oleh Kepala Dinas beserta oknum Pejabat di lingkungan PUPR. Dalam hal ini para oknum tersebut sudah melampaui batas, dimana aksinya dengan melakukan road show menghubungi para kontraktor dengan menawarkan pekerjaan dengan tawaran pengkondisian dengan dapat dimenangkan pada tender yang akan dilakukan dengan syarat setor 20 persen kepada oknum tersebut.
Maka saya selaku Ketua Gabpeknas kabupaten Lampung Timur minta kepada Bupati untuk memberhentikan Kadis PUPR serta Kabid yang yang terlibat dalam pengaturan sistem tender di kabupaten Lampung Timur. Apa bila Bupati tidak memberhentikan para pejabat tersebut maka dia sebagai Bupati mengameni perbuatan yang dilakukan oleh para pejabat tersebut.
Dinas PUPR itu diibaratkan kebun dan dapurnya pengelolaan sistem lelang yang dikondisikan sesuai pesanan dari PUPR. Setiap lelang pekerjaan yang dilakukan pasti PUPR yang mengatur, pihak Perusahaan hanya menyerahkan data perusahaan melalui flashdisk saja, data perusahaan yang ada di flashdisk tersebut kemudian diserahkan kepada panitia lelang dan konsultan yang ditunjuk oleh dinas PUPR untuk membuat penawaran. Kesimpulannya bahwa Dinas PUPR adalah dapur dari kejahatan korporasi yang diatur secara sistematis dengan melibatkan banyak oknum dan itu sudah berjalan dari beberapa tahun terakhir ini. Dalam hal ini saya siap menjadi justice kallaborator untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pihak terkait yang membutuhkan,” ungkapnya.kepada media liputan Indonesia.id.
Sementara itu Aliansi Lampung Timur Bersatu (ALTB) melalui M Nur Atok Romli menyoroti peran DPRD kabupaten Lampung Timur yang kurang berpihak kepada masyarakat. Maka dalam waktu dekat ini kami yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Lembaga akan meminta secara resmi kepada DPRD kabupaten Lamtim untuk menggunakan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat dalam melakukan hak interpelasi agar carut marut pemerintahan ini dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemda kabupaten Lampung Timur, ” ungkapnya.
Sementara Ketua MPC Pemuda Pancasila Lamtim Hevzon SE, saat ini keuangan pemerintah kabupaten lampung timur sedangkan carut marut namun pemda masih semangat mengangkat akan program pembangunan yang begitu besar yang terkumpul di satu dinas sehingga mengakibatkan tunjangan para pamong yang sudah berapa bulan tak terbayar. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, anggaran yang begitu besar dan terkumpul di satu dinas menjadi bahan bacakan untuk kepentingan politik semata bahkan kami pun menyimak sendiri bahwa antara legislatif dan eksekutif saling lempar tanggung jawab,” ungkapnya.
NGO-JPK koordinator wilayah Lampung Timur dan kota Metro melalui sekertaris wilayah Damiri, menyoroti sistem tata kelola pemerintahan yang terkesan mengalami stagnan terutama proses jalannya pembangunan di kabupaten lampung timur, semua tidak terlepas dari seorang pimpinan daerah yang salah dalam menerapkan mindset dalam menjabarkan visi dan misi serta portofolio saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Kepala daerah terkesan tidak mampu mengatasi dan menghadirkan solusi berbagai persoalan yang muncul bahkan meremehkan masukan yang sifatnya membangun.
Kemudian kuat dugaan proses pembangunan di Lamtim ini dimonopoli beberapa kelompok dan golongan dengan dugaan ber konspirasi untuk kepentingan pihak tertentu dan juga tidak terlepas jasa balas budi kepada beberapa pihak. Bupati Lampung Timur melalui dinas PUPR diduga telah melakukan perbuatan tercela dengan cara memainkan dana infrastruktur APBD kabupaten Lampung Timur kepada kelompok rekanan tertentu dengan angka yang fantastis yakni sebesar 20% dari nilai pagu yang disepakati dan belum termasuk dalam bentuk balas budi. Kami sudah mengendus lama siapa pihak yang diduga kuat turut serta melakukan perbuatan yang patut diduga mengarah kepada perbuatan melawan hukum dengan secara terang terangan atau terstruktur sistematis dan masif. Selain Kadis PUPR dan Kabid yang terindikasi berperan dan diduga kuat terkoneksi dengan Bupati Lamtim ada iuga dari pihak swasta, dan hal yang lebih mencengangkan ada dugaan Bupati Lampung Timur menerima gratifikasi sebesar 2 miliar rupiah dari salah satu pengusaha yang dibuktikan dengan kwitansi ber materai sebagai bentuk terima kasih dalam bentuk urusan tertentu. Kami memiliki bukti otentik bila dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum, kami minta bisa dibuka dan diurai benang merah supaya terang benderang dengan proses hukum yang berkeadilan,” ungkapnya.
(Ahmad)
