LIPUTAN INDONESIA.ID,(BANDAR LAMPUNG) – Lembaga Swadaya Masyarakat GIPAK (Gerakan Independen Pemberantasan Korupsi) mendesak Kejati Lampung mengambil alih penanganan hukum dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Timur yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Lampung Timur.
Hal itu disampaikan saat GIPAK menggelar Aksi di Depan Kejati Lampung pada Selasa 28 Juli 2026. Mereka menganggap Kejari Lampung Timur lamban dalam penanganannya dan menduga ada “permainan” atas laporan yang menjadi atensi publik tersebut.
“Kami meminta Kejati untuk mengambil alih penyidikan atas laporan dugaan korupsi di DLH Lampung Timur dengan nilai 24 milyar yang telah dilaporkan pada tahun 2025, kami menduga Kejari Lampung Timur kenyang di ” Mimi’i” oleh oknum tertentu, sehingga sampai 2026 ini belum ada satupun tersangka”, ucap Burhan koordinator Lapangan (Korlap) aksi.
Gipak juga meminta Kejati untuk mengevaluasi dan mengganti Kajari Lampung Timur bila tak bisa menuntaskan masalah hukum di Lampung Timur.
“Kami meminta Kajari Lampung Timur untuk dievaluasi, bila tidak bisa menegakan supremasi hukum dan penanganan laporan yang telah berjalan hampir satu tahun ini”, tambahnya.
Sementara orator Riyan menegaskan jangan sampai ada “Febrie Adriansyah” di Provinsi Lampung dan Lampung Timur.
“Jangan sampai ada Febrie – Febrie lain yang ada di Lampung dan Lampung Timur, Segera tuntaskan dugaan KKN di DLH”, sindir Riyan.
Setelah berorasi perwakilan Gipak menyertakan berkas Laporan dan peryataan sikap yang diterima oleh utusan Kejati Lampung.
“Kami Terima berkas ini sebagai bahan Laporan”, ucap Perwakilan Kejati.
Setelah melakukan aksi di kajati Lampung ,ketua GIPAK Arif Setiawan akan menunggu kepastian hukum dalam satu Minggu kedepan.”kalo sampai satu Minggu ke depan belum ada kejelasan Maka kami Akan melakukan aksi ke Kejagung”. Tegas Arif
(Ahmad)
