JAKARTA,(LIPUTAN INDONESIA.ID)– Pemerintah bergerak merespons maraknya aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai meresahkan publik dan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, dua peristiwa mencolok mencuat ke permukaan, penyerangan dan pembakaran mobil polisi oleh ormas di Depok, Jawa Barat, serta gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil BYD di Subang.
Sebagai langkah konkret, pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bahwa negara tidak akan mentoleransi tindakan premanisme yang dibungkus atribut ormas.
“Pemerintah tidak ragu menindak aktivitas organisasi masyarakat yang meresahkan dan berpotensi mengganggu investasi,” tegas Budi dalam keterangan pers, Selasa (6/5).
Langkah ini juga melibatkan TNI secara langsung. Kepala Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Mayjen Yusri Yunarto, mengatakan pihaknya telah menyebar satuan intelijen Lidpamfik (Penyelidikan dan Pengamanan Fisik) untuk memantau dan mencegah aktivitas ormas yang meresahkan. Intelijen militer ini akan berkolaborasi dengan Polri, BIN, dan BAIS dalam pengumpulan dan analisis informasi.
“Fungsi utamanya adalah pencegahan. Kami tidak akan pandang bulu, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat,” ujar Yusri di Mabes TNI, Rabu (7/5).
(LI)
