Beranda Daerah 96 Hari Berlalu, Publik Menunggu Jawaban ! Kas Daerah Lampung Timur, Transparansi...

96 Hari Berlalu, Publik Menunggu Jawaban ! Kas Daerah Lampung Timur, Transparansi Keuangan Jangan Sekedar Janji 

137
0
BERBAGI

LIPUTAN INDONESIA.ID,(LAMPUNG TIMUR) – Persoalan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Publik berhak mengetahui bagaimana kondisi keuangan daerah dikelola, ke mana arah kebijakan anggaran, serta bagaimana pemerintah menjamin kewajiban pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.

Pemberitaan tertanggal 10 November 2025 mengenai kondisi kas daerah kosong dan rencana pinjaman hingga Rp300 miliar menjadi catatan penting yang tidak boleh begitu saja dilupakan.

Kini, memasuki 17 November 2026, terdapat rentang 96 hari kalender apabila dihitung sejak 14 Agustus 2026 dengan memasukkan kedua tanggal. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan kondisi keuangan daerah selama periode tersebut?

WK BARA JP menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan sekadar penjelasan normatif. Masyarakat membutuhkan keterbukaan, data, dan pertanggungjawaban.

Bupati Lampung Timur, Ela, bersama jajaran pengelola keuangan daerah harus mampu memberikan penjelasan terbuka mengenai:

– Bagaimana kondisi kas daerah Lampung Timur saat ini?
– Apakah kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga telah diselesaikan?
– Bagaimana perkembangan rencana pinjaman daerah Rp300 miliar yang pernah diberitakan?
– Bagaimana realisasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah?
– Apakah seluruh program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, mutu, dan waktu?

Jangan sampai persoalan keuangan daerah berdampak terhadap keterlambatan pembangunan, pembayaran kewajiban pemerintah, maupun pelayanan kepada masyarakat.

JANGAN BIARKAN PUBLIK BERTANYA TANPA MENDAPATKAN JAWABAN!

BARA JP menilai transparansi anggaran bukanlah bentuk serangan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari kontrol sosial demi memastikan uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab.

Jika kondisi keuangan daerah sehat, sampaikan datanya. Jika ada persoalan, jelaskan secara terbuka bagaimana penyelesaiannya.

Pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang alergi terhadap kritik, melainkan pemerintahan yang berani membuka data dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat.

WK BARA JP Kontrol sosial, transparansi, dan kepentingan masyarakat Lampung Timur.

Catatan redaksi: Angka Rp300 miliar merujuk pada judul pemberitaan 10 November 2025 yang ditampilkan dalam bahan. Status terkini pinjaman dan kas daerah perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi Pemkab Lampung Timur.

(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here