LIPUTAN INDONESIA.ID,(LAMPUNG TIMUR) – Proses tender pekerjaan Peningkatan/Preservasi Ruas Jalan Bumi Jawa–Tanjung Kesuma dengan pagu anggaran Rp62.907.658.000 di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur kini menjadi sorotan serius.
Berdasarkan tangkapan layar daftar peserta pada sistem SPSE/INAPROC tertanggal 29 Juni 2026, terdapat sejumlah perusahaan yang memasukkan harga penawaran.
Fakta yang menarik perhatian adalah PT Karang Baru Pratama tercatat menawarkan harga Rp58.489.699.791,24.
Sementara PT Way Kawat Abadi menawarkan Rp61.790.371.878,35 dan kemudian tercatat sebagai pemenang tender.
Artinya, terdapat selisih penawaran sekitar Rp3.300.672.087,11 atau Rp3,3 miliar!
Pertanyaan publik sangat sederhana: mengapa perusahaan dengan penawaran lebih rendah tidak menjadi pemenang?
Apakah PT Karang Baru Pratama gugur administrasi? Tidak memenuhi persyaratan teknis? Atau ada pertimbangan lain dalam evaluasi Pokja?
Jangan sampai publik hanya disuguhi nama pemenang tanpa penjelasan mengenai alasan peserta dengan penawaran lebih rendah tidak ditetapkan sebagai pemenang.
BUKA EVALUASI, JANGAN BIARKAN PUBLIK BERTANYA-TANYA!
Sorotan semakin serius karena PT Way Kawat Abadi sebelumnya juga menjadi perhatian terkait informasi kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan Jalan Rukti Harjo–Raman Utara senilai Rp838.079.069.
Catatan tersebut perlu dijelaskan tindak lanjutnya sebelum publik memperoleh gambaran utuh mengenai evaluasi rekam jejak perusahaan.
BARAJP MEMPERTANYAKAN:
1. Apa alasan PT Karang Baru Pratama dengan penawaran Rp58,48 miliar tidak menjadi pemenang?
2. Apakah terdapat berita acara evaluasi administrasi dan teknis yang menjelaskan penggugurannya?
3. Bagaimana Pokja menilai kewajaran harga dan kemampuan masing-masing peserta?
4. Apakah catatan pekerjaan PT Way Kawat Abadi sebelumnya telah ditindaklanjuti?
5. Apakah proses persaingan tender telah berlangsung secara sehat, transparan, dan objektif?
Kami meminta Bupati Lampung Timur, Dinas PUPR, Pokja Pemilihan, PPK, Inspektorat, serta aparat pengawasan untuk tidak mengabaikan pertanyaan ini.
JANGAN SAMPAI UANG RAKYAT Rp62,9 MILIAR DIKELOLA TANPA PENGAWASAN YANG KETAT!
Kami tidak sedang memvonis siapa pun. Namun, selisih penawaran Rp3,3 miliar adalah fakta angka yang patut dijelaskan melalui dokumen evaluasi resmi.
Jika prosesnya sudah sesuai aturan, buka hasil evaluasinya. Jika ada pelanggaran, tindak sesuai hukum.
TENDER BUKAN RUANG PERMAINAN. UANG RAKYAT BUKAN MILIK KELOMPOK TERTENTU. TRANSPARANSI ADALAH KEWAJIBAN!
Afrianando Sanjaya
Wakil Ketua DPD BARAJP Lampung
Rilis ini disusun berdasarkan tangkapan layar SPSE/INAPROC. Alasan penetapan pemenang maupun pengguguran peserta belum dapat dipastikan tanpa berita acara evaluasi resmi. Pihak perusahaan dan Pokja Pemilihan berhak memberikan klarifikasi.
(*)







