Beranda Daerah Jangan Sampai Jabatan Bupati Menjadi Tameng Kepentingan Keluarga! Dugaan Konflik Kepentingan Usaha...

Jangan Sampai Jabatan Bupati Menjadi Tameng Kepentingan Keluarga! Dugaan Konflik Kepentingan Usaha Tambang Di Lampung Timur Perlu Dijelaskan 

123
0
BERBAGI

LIPUTAN INDONESIA.ID,(LAMPUNG TIMUR) – Sebuah foto papan izin usaha pertambangan milik PT Sarana Global Quarry di Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, memunculkan pertanyaan yang patut mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait.

BARA JP mempertanyakan apakah terdapat hubungan kepentingan keluarga, jabatan, atau pengaruh kekuasaan dalam aktivitas usaha tersebut.

Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa jabatan publik dapat dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan kepada kepentingan pribadi maupun keluarga.

JABATAN BUPATI ADALAH AMANAH RAKYAT, BUKAN FASILITAS KEPENTINGAN KELUARGA!

Apabila benar terdapat hubungan kepemilikan, pengelolaan, atau kepentingan ekonomi antara keluarga pejabat dengan perusahaan tersebut, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai bagaimana hubungan itu dikelola agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab:

1. Siapa pemilik manfaat sebenarnya atau beneficial owner PT Sarana Global Quarry?
2. Siapa yang mengendalikan dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan?
3. Apakah terdapat hubungan keluarga atau kepentingan ekonomi dengan pejabat daerah?
4. Bagaimana proses perizinan dan pengawasan aktivitas pertambangan?
5. Apakah seluruh kewajiban lingkungan, pajak, dan ketentuan pertambangan telah dipenuhi?

WK BARA JP: JANGAN ADA KEKUASAAN YANG KEBAL DARI PENGAWASAN!

BARA JP mendorong Inspektorat, instansi perizinan, dan aparat penegak hukum melakukan penelusuran apabila ditemukan bukti awal adanya konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan.

Bupati sebagai pejabat publik juga perlu memastikan bahwa tidak ada penggunaan jabatan untuk menguntungkan kepentingan pribadi ataupun pihak keluarga.

Perlu ditegaskan, kepemilikan usaha oleh keluarga pejabat tidak otomatis merupakan pelanggaran. Namun, apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan atau intervensi dalam proses perizinan, hal tersebut harus diperiksa sesuai ketentuan hukum.

PESAN TEGAS BARA JP:

Rakyat berhak tahu. Pemerintahan harus transparan. Kekuasaan harus diawasi.

Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan terkikis akibat pertanyaan mengenai dugaan konflik kepentingan yang tidak pernah mendapatkan penjelasan.

BARA JP AKAN TERUS MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT LAMPUNG TIMUR.

Jabatan adalah amanah, bukan alat untuk mengamankan kepentingan pribadi maupun keluarga.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here