Beranda Daerah Wakil Ketua BARA JP Lampung Terima Aduan dan Bukti Dugaan Pengondisian Proyek...

Wakil Ketua BARA JP Lampung Terima Aduan dan Bukti Dugaan Pengondisian Proyek di PUPR Lampung Timur 

58
0
BERBAGI

LIPUTAN INDONESIA.ID,(LAMPUNG TIMUR) — Wakil Ketua BARA JP  Lampung, Afrianando, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima aduan masyarakat beserta sejumlah bukti awal terkait dugaan pengondisian paket proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur.

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pola pengondisian paket pekerjaan pada tahun anggaran 2025 dan 2026. Dalam laporan yang diterima, muncul dua inisial nama, yakni ND yang dikaitkan dengan tahun 2025 dan WN yang dikaitkan dengan tahun 2026.

Afrianando mengatakan, informasi dan bukti awal tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum (APH).

“Kami menerima aduan masyarakat beserta bukti awal. Karena itu, kami berharap aparat penegak hukum tidak mengabaikan laporan ini. Silahkan periksa dan klarifikasi pihak-pihak yang disebut, termasuk ND dan WN, agar semuanya menjadi terang,” ujar Afrianando.

Dugaan Perantara atau Orang yang Mengatasnamakan Pejabat Perlu Ditelusuri

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam aduan tersebut adalah dugaan adanya pihak yang bertindak sebagai perantara atau orang suruhan pejabat tertentu dalam proses pengadaan paket proyek.

Namun, dugaan mengenai adanya perintah atau keterlibatan pihak dari lingkungan pimpinan Dinas PUPR masih harus dibuktikan. Karena itu, pemeriksaan perlu diarahkan pada komunikasi, dokumen pengadaan, hubungan para pihak, serta kemungkinan adanya intervensi terhadap proses pemilihan penyedia.

Menurut Afrianando, pemeriksaan tidak seharusnya hanya berhenti pada pihak yang mengikuti atau memenangkan tender. Apabila terdapat dugaan pihak lain yang memberikan arahan, aparat juga perlu menelusuri peran dan kewenangannya berdasarkan bukti.

Pengadaan Tahun 2025 dan 2026 Perlu Dibandingkan

Afrianando juga meminta agar data pengadaan tahun 2025 dibandingkan dengan paket pekerjaan tahun 2026.

Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain:

1. Siapa saja perusahaan peserta dan pemenang tender.
2. Apakah terdapat perusahaan yang berulang kali memperoleh paket pekerjaan.
3. Apakah ada kesamaan pengurus, alamat, atau hubungan antar badan usaha.
4. Apakah terdapat komunikasi atau arahan dari pihak di luar mekanisme resmi.
5. Apakah seluruh proses tender berjalan sesuai ketentuan pengadaan pemerintah.

Ia menegaskan, perusahaan dari luar daerah maupun dalam daerah memiliki hak yang sama untuk mengikuti tender. Persoalan yang harus diuji adalah apakah persaingan berlangsung secara terbuka, adil, dan bebas dari intervensi.

Afrianando: Jangan Ada Pihak yang Luput dari Pemeriksaan

Afrianando berharap APH menindaklanjuti aduan tersebut secara profesional dan objektif. Setiap pihak yang disebut harus diberi kesempatan memberikan klarifikasi, sementara setiap bukti harus diperiksa secara cermat.

“Kami tidak ingin membangun tuduhan tanpa dasar. Tetapi apabila ada bukti awal mengenai dugaan pengondisian paket, tentu harus ditelusuri. Siapa yang memberi arahan, siapa yang menjalankan, dan apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan, semuanya perlu diperiksa,” tegasnya.

Ia juga meminta Dinas PUPR Lampung Timur memberikan penjelasan terbuka agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

Bagi BARA JP Lampung, pengawasan pengadaan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan uang rakyat digunakan secara transparan, persaingan tender berjalan sehat, dan setiap pihak bertanggung jawab sesuai perannya.tegas Afrianando

Catatan redaksi: ND dan WN merupakan inisial yang disebut dalam aduan. Dugaan pengondisian proyek dan keterlibatan pihak tertentu belum merupakan fakta hukum yang terbukti. Konfirmasi kepada pihak yang disebut, Dinas PUPR, serta aparat penegak hukum perlu dilakukan. Hak jawab tetap terbuka.(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here